EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO

AbstrakPenertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lim