AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa.Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Teori yang di gunakan adalah Situmorang dan Juhir (1994:27) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana angg...
ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINT...
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan ...
AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2...
Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah ...
Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yangharmonis serta tidak konfrontatif a...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat diberi kewenangan untuk merancang Peratura...
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baikbahkan lebih maju apab...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kinerja Kepala Desa Terhadap ...
Salah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya BadanPermusyawarat...
Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karenadari perencanaan pembanguna...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga baru yang ada di desa, Lembaga tersebu...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salahsatu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa . BPD m...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA A...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masy...
Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan P...
ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINT...
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan ...
AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2...
Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah ...
Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yangharmonis serta tidak konfrontatif a...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat diberi kewenangan untuk merancang Peratura...
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baikbahkan lebih maju apab...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kinerja Kepala Desa Terhadap ...
Salah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya BadanPermusyawarat...
Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karenadari perencanaan pembanguna...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga baru yang ada di desa, Lembaga tersebu...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salahsatu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa . BPD m...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA A...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masy...
Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan P...
ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINT...
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan ...
AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2...