Pemilikan rakyat dan negara atas tanah menurut pertahanan indonesia dalam perspektif hukum islam

Disertasi ini membuktikan bahwa pemilikan tanah menurut Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia bersifat komunalistik-teistik-selektf. Konsep hukum kepemilikan rakyat dan negara atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama. Perdebatan tentang konsep pemilikan rakyat dan negara atas tanah dalam Hukum Pertanahan Indonesia dan Hukum Pertanahan Islam telah memunculkan dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hubungan hukum negara dengan tanah bukan hubungan pemilikan, tetapi hubungan penguasaan atas tanah, kerena UUPA menganut konsep menguasai bukan memiliki. Pendapat ini disampaikan oleh Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono, dan Winahyu Erwiningsih. Pendapat serupa dalam konteks hukum Islam disampaikan oleh Syed Nawab Haider Naqvi, Afzalurrahman, dan Abu A'la al-Maududi. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hak menguasai oleh negara atas tanah berarti negara memiliki bahkan istilah hak hak menguasai negara atas tanah mempunyai makna lebih luas, karena menguasai juga bermakna memiliki, bakan lebih kuat ketimbang hak-hak lainnya. Pendapat ini disampaikan oleh Mahfud MD dan Erman Rajagukguk. Pendapat serupa dalam konteks hukum Islam disampaikan oleh Ahmad al-Husaini, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad Baqir Sadr. Dari perdebatan teoritik di atas, posisi disertasi ini adalah untuk membantah teori kepemilikan tanah kelompok pertama dan memperkuat teori kepemilikan tanah kelompok kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik yang penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi Pertama, argumentasi yuridis-normatif dengan mengajukan teori perwalian (theory of trusteeship), teori khilafah (stewardship theory), ataupun teori pewarisan (al-taurits) yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah / Tuhan yang Maha Esa yang penguasaannya ada pada negara. Kedua, argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang kebijakan reformasi hukum kepemilikan tanah (land reform) yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatur dan menentukan perolehan, peruntukkan dan pengunaan tanah dan hubungan hukum antara orang dengan tanah sesuai dengan kehendak negara dalam menerjemahkan prinsip fungsi sosial tanah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang mendasarkan data-data primer penelitianya pada beberapa kitab fiqh seperti kitab Al-Kharraj karya Qa>dli Abu> Yu>su>f Ya'qu>b, Kita>b al-Amwa>l karya Abu> Ubaid al-Qa>sim ibn Sala>m, Al-Muwattha dan al- Mudawwanat al-Kubra> karya Imam Ma>lik ibn Anas, Kita>b Ahka>m al-Sultha>niyyat karya al- Mawardy>, Al-Istikhra>j li Ahka>m al-Kharra>j, karya Ibn Rajab al-Hanbaly, dan UU No. 5 Tahun 1960. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode content analysis dan komparatif yaitu dengan membandingkan antara konsep pemilikan tanah menurut Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia. Operasionalisasi metodologi di atas dilakukan melalui tiga tahap pertama, reduksi data dengan memasukkan dan memilah data-data, kedua, menyajikan data dengan mendeskripsikannya secara sistematis dan ketiga, tafsir atau pemberian makna atas data