Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui system elektronik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta menjelaskan korelasi hokum antara Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen e-commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan menggunakan pendekatan statutory approach (undang-undang) yang dilakukan pada taraf sinkhronisasi secara horizontal, yaitu yang diteliti adalah sejauh mana suatu perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsionil, adalah konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perdagangan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari bisnis e-commerce yang berkedok penipuan, karena Undang-Undang Perdagangan menekankan kewajiban kepada setiap pelaku usaha, penyelenggara, atau agen yang memperdagangkan barang dan atau jasa melalui sistem elektronik untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap barang atau jasa yang diperdagangkannya. Selain dari pada itu, korelasi hukum di antara Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menunjukkan hubungan yang saling terkait satu sama lain. Karenanya, ketiga undang-undang tersebut bersifat komplementer dan tidak dapat berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce