Peringanan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi

Berbagai kasus serius dan terorganisir, seperti tindak pidana korupsi menyebabkan dampak luar biasa dalam kerugian negara, keuangan negara, dan perekonomian negara. Permasalahan tersebut mebutuhkan suatu solusi yang luar biasa pula untuk pencegahan dan pemberantasannya, yaitu dengan bekerjasama dengan Justice Colabolator. Namun keadaan saat ini menunjukan bahwa perlindungan hukum serta bentuk peringanan dalam peraturan terhadap Justice Collaborator belum maksimal. Oleh karenanya penulis akan mengkaji peringanan hukum bagi Justice Collabolator dalam tindak pidana korupsi . Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Justice Collaborator dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk peringanan peraturan Justice Collaborator dalam hukum positif dan hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan persepsional. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan komparatif dalam mengelaborasi pengaturan serta praktek perlindungan dan peringanan Justice Collaborator di negara lain sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi Indonesia. Peringanan hukum terhadap Justice Collaborator belum maksimal, dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Juga melihat dari sudut pandang pidana Islam dalam memahami bentuk peringanan Justice Collabolator yang tersirat pada fiqh jinaya