Singkronisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan kudus kota Pro investasi

Tesis dengan judul SINGKRONISASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KUDUS KOTA PRO INVESTASI ini secara umum diilhami oleh suatu gejala pada pemerintahdan masyarakat di Kabupaten Kudus dalam dunia investasi. Situasi dan kondisi yang riil terjadi adalah keberadaan realisasi pendapatan investasi di Kabupaten Kudus tidak maksimal, dan kebijakan ketataruangan yang diterapkan cenderung merugikan kelompok investor atau penanam modal di Kabupaten Kudus. Hal dimaksud menjadi latar belakang Penulis untuk melaksanakan penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan permasalahan bersinggungan dengan dunia investasi di Kabupaten Kudus. Dalam Penelitian ini Penulis membatasi pada 2 (dua) permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu : 1) Mengapa tingkat pendapatan investasi di Kabupaten Kudus belum bisa maksimal ; dan 2) Bagaimana singkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang : 1) Apa saja penyebab tingkat pendapatan investasi di Kabupaten Kudus sehingga belum maksimal ; dan 2) Bagaimana singkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dalam spesifikasi deskriptif analisis. Mengenai jenis data Penulis menggunakan data primer,sekunder dan tersier dengan sistem pengumpulan data dengan caraobservasi dan interview/ wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya,ditambah dengan kegiatan studi pustaka baik terhadap buku – buku literatur maupun peraturan perundang – undangan terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk karya tulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan pendapatn investasi di Kabupaten Kudus belum maksimal adalah : 1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum mengarah kepada nilai – nilai singkronisasi, menjalankan kewenangan berkenaan dengan pendapatan investasi secara minim, dan pemetaan wilayah tentang zonanisasi belum mencerminkan penataan ruang yang baik, dan 2) Singkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukungkebijakan yang ramah terhadap investasi adalah : 1) Pembentukan peraturan perundang – undangan yang proporsional dan prosedural, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan legislasi dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang ideal. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa atas terjadinya dissingkronisasi kebijakan dimaksud, ternyata yang paling mendominasi sebagai penyebab adalah kerancuan pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Sehingga revisi atas regulasi dimaksud yang sekarang sedang berjalan harus dilaksanakan secara sporadis dan extra luar biasa