Penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja borong di kabupaten kudus

Skripsi dengan judul “PENENTUAN UPAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BORONG DI KABUPATEN KUDUS” betujuan untuk memahami dan menganalisis penentuan penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong di Kabupaten Kudus dan langkah pengusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam menentukan penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan berupa peranan secara empiris untuk menegakkan peraturan dan peranan secara sosial untuk melaksanakan fungsinya sebagai Badan Pelaksana dari program-program yang sesuai dengan aturan yang ada serta untuk kesejahteraan masyarakat umumnya karyawan atau buruh khususnya. Peranan secara yuridis BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Program-program yang utama atau pokok yaitu : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Faktor penghambat yang dialami oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus dalam pelaksanaannya menjalankan amanat dalam program-programnya yaitu Intergrasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah belum maksimal sehingga tidak bisa terdeteksi jumlah pekerja/buruh/karyawan serta pemberi kerja (Pengusaha) dan perluasan cakupan kepesertaan semua pekerja masih terkendala data yang kurang mendukung dari dinas terkait