Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah kesatuan pemangkuan hutan randublatung

Skripsi dengan judul“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG” ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang peningkatan terjadinya tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung,untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung, danuntuk mengetahui hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, denganspesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung meningkat dari tahun ke tahun disebabkan karenapermintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Pola preemtif terdiri dari melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penduduk di kawasan hutan, melakukan patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pola preventif terdiri dari melakukan patroli pengamanan hutan, melakukan penjagaan pengamanan hutan, pembangunan kelembagaan dengan memberikan pembinaan dan pemahaman yang baik. Sarana penal menggunakan pola represif dengan melakukan operasi penegakan hukum, melakukan pengumpulan bahan keterangan hasil laporan dari penduduk sekitar wilayah KPH Randublatung, melakukan pengamanan barang bukti dari hasil tindak pidana penebangan liar dan melakukan pengawalan terhadap pelaku, saksi serta barang bukti tindak pidana penebangan liar.\ud Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak KPH Randublatung, kurangnya jumlah petugas untuk menjaga dan mengawasi hutan, serta penarikan senjata api milik Polisi kehutanan oleh pihak Kepolisian. Hambatan eksternal terdiri dari akses jalan di wilayah hutan KPH Randublatung yang sangat sulit dilalui, masih lemahnya koordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihak-pihak terkait, dan masyarakat sekitar yang sulit diajak komunikasi