Pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di desa sukobubuk kecamatan margorejo kabupaten pati

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati”ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan izin pemanfaatan hutan dan kendala pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan IPHPS ( Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ) di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dilakukan oleh petani masyarakat sekitar hutan yang menjadi anggota KTH (Kelompok Tani Hutan) Sukobubuk Rejo. Setelah mendapatkan Ijin Pemanfaatan Hutan, KTH diwajibkan menyusun rencana kerja yaitu RKT dan RPH serta melakukan penandaan batas kawasan dan melakukan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Melalui program ini petani dapat mengelola hutan selama 35 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi.Kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu adanya keterbatsan anggaran para petani sekitar hutan untuk memenuhi 50% lahan yang dikelola harus ditanami pohon tegakan hal ini sangat memberatkan petani dikarenakan petani merasa terlalu besar prosentasenya dan terjadi miss komunikasi para petani sekitar hutan tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah karena mereka menganggap jika mereka menanam sesuai peraturan maka mereka merasa potensi penghasilan yang mereka dapatkan semakin menurun hal ini disebabkan karena pohon tegakan ditanam maka pohon palawija tidak dapat tumbuh dengan baik