TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita)

Tesis ini ingin mengungkapkan dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan penerapan nawacita, khususnya kedaulatan desa dari nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam pembagian dana sertastrategi target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi- Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita. Penelitian tesis ini mempertanyakan, pertama apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini berpeluang menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan desa sebagaimana dicita-citakan?, kedua sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini melalui implementasi kebijakan Nawa Cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla? dan yang ketiga problematika yang timbul dan altenatif penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis inia dalah yuridis emperis mengandung arti pula sebagai pendekatan yang menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum disini dilihat sebagai gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuisener, sedangkan data sekunder dengan konsep dan interpretasi perundang-undangan