Pelaksanaan Penyaluran Hibah Daerah Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pati Kepada Kelompok Usaha Bersama

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyaluran Hibah Daerah Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati Kepada Kelompok Usaha Bersama” betujuan Untuk mengetahui pengelolaan dana hibah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrisan Kabupaten Pati, pengawasan yang dilakukan Dinas Perdanganan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, dan sanksi yang diberikan kepada kelompok usaha bersama oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam pengelolaan dana hibah terhadap belanja yang tidak sesuai rencana anggaran yang sudah ditetapkan. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pemberian dana hibah daerah oleh Disperindag Kabupaten Pati kepada KUB dimulai dari pengajuan proposal oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian membentuk kelompok usaha bersama kepada Disperindag Kabupaten Pati, kemudian Disperindag melakukan pendataan dan penjajakan di lapangan untuk menilai kelayakan kelompok dalam menerima bantuan, selanjutnya proposal yang lolos seleksi untuk selanjutnya akan mendapatkan bantuan modal usaha. Pengawasan Disperindag Kabupaten Pati dalam pengelolaan hibah daerah oleh KUB adalah dengan membentuk Panitia Kegiatan yang terdiri dari, Tim Verifikasi yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan administrasi Kelompok Usaha Bersama penerima hibah, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Tim Pelaksana yang bertugas memberikan penjelasan dasar bantuan hibah untuk pendidikan kepada Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan, mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KUB dengan Bupati, menyalurkan dana melalui rekening KUB, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. Sanksi yang diberikan kepada KUB yang berbelanja jika tidak sesuai rencana anggaran belanja pertama diberikan teguran pertama berupa sisa hibah uang sebesar 25 % tidak bisa dicairkan, mengembalikan hibah uang yang sudah diterima 75 %ke Kas Daerah Kabupaten Pati. Selanjutnya diberikan teguran peringatan berupa mengembalikan sisa kelebihan hibah uang yang sudah diterima kepada Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pati dan apabila hibah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan ternyata pembelian barang tidak sesuai/lebih tinggi dari harga yang berlaku di Pemerintah Daerah/harga pasar maka Penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku