Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Penggarap Dengan Nelayan Pemilik Kapal Bermesin Di Kabupaten Rembang

Skripsi ini berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Penggarap Dengan Nelayan Pemilik Kapal Bermesin Di Kabupaten Rembang”, yang dilatar belakangi PBHP menurut UUBHP boleh dilakukan menurut hukum adat apabila lebih menguntungkan nelayan penggarap. Permasalah yang diteliti meliputi 1) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Rembang; 2) pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan tersebut; dan 3) perlindungan hukum bagi nelayan penggarap dan nelayan pemilik. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis empiris, membutuhkan data primer dan sekunder, bersifat kualitatatif. Analisis dilakukan juga secara induktif dan diakhiri dengan kesimpulan. Hasil penelitian setelah dibahas menunjukkan bahwa pertama, PBHP di Rembang dibuat tertulis, dan sesuai UUBHP pembagian hasil bersih 60 : 40 untuk nelayan pemilik dan untuk nelayan penggarap. Kedua menurut kebiasaan dengan rasio 50: 50 untuk nelayan pemilik dan untuk nelayan penggarap dari hasil bersih, tetapisemua biaya melaut dibebankan kepada nelayan penggarap. Pelaksanaan PBHP belum efektif karena terdapat komponen biaya tanggungan nelayan pemilik masuk dalam biaya bersama. Pembagian hasil usaha untuk juru mudi, juru mesin dan juru tawur dengan rasio 4 : 2 : 1 yang seharusnya menurut UUBHP 3 : 2 : 1. Dana paceklik ditanggung Awak Kapal. Jadi, pelaksanaan PBHP belum sesuai dengan UUBHP. PBHP untuk memperoleh legalitas wajib mendapat pengesahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus menjadi dasar pengawasan internal secara administratif. Pengawasan eksternal belum berjalan karena Pantia Landreform dan Panitia Desa tidak jelas eksistensinya. Perlindungan hukum diberikan kepada nelayan penggarap ketika ada sengketa PBHP yaitu komponen biaya yang menjadi beban nelayan pemilik disepakati dimasukkan dalam biaya besama. Masalah berikutnya adalah sengketa antara Awak Kapal mengenai pembagian hasil yang semula 5 : 2 : 1 untuk juru mudi, juru mesin, dan juru tawur, menjadi 4 : 2 : 1. Selama belum ada Panitia Landreform dan Panitia desa semua sengketa diselesaikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan secara musyawarah. Perlindungan hukum dengan pengawasan dokumen kapal menyangkut dokumen yang harus ada di atas kapal berhubungan erat dengan perlindungan kepada nelayan penggarap karena terbebas dari sanksi hukum berupa denda dan bahkan penahanan kapal dan Awak Kapal yang menghambat pelaksanaan PBHP, juga untuk mengetahui bahwa kapal laik berlayar