Perbandingan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Dan Di Pengadilan Agama Jepara Dikaitkan Dengan Perolehan Harta Dari Orang Tua Angkat

Skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA DAN PENGADILAN AGAMA JEPARA DIKAITKAN DENGAN PEROLEHAN HARTA DARI ORANG TUA ANGKAT” praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya bertujuan untuk meneruskan keturunan dalam suatu perkawinan yang tidak mempunyai keturunan. Maka dari itu diperlukan adanya aturan Perundang-Undang yang dapat melindungi mengenai mekanisme pengangkatan anak. demi kepentingan anak dan orang tua asuh. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahyuridisempirisatauyuridissosiologis.Dalamtehnikpengumpulan data, penulismenggunakan data primer didukungdengan data sekunder.Setelah data diperolehkemudiandisusunsecarasistematisdanselanjutnyadianalisissecarakualitatif, sehinggadiperolehkejelasanmengenaipermasalahan yang dibahasdanselanjutnyadisusunsebagaiskripsi yang bersifatilmiah. Sebelum melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Terhadap calon orang tua angkat harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen untuk pengajuan ke Dinas Sosial Kabupaten domisili oleh pengangkat anak dengan proses persyaratan yang diperlukan. Setelah persyaratan sudah lengkap, maka calon orang tua angkat dapat melakukan permohonan pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Mengenai alasan pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, dari kedua Pengadilan mana yang mereka pilih adalah yang terbaik baginya. Bagi kedua calon orang tua anak tersebut yang terpenting adalah untuk masa depan anak. Selanjutnya dijelaskan dalam Buku II Edisi 2007 Tentang Badan Peradilan Umum terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada alenia 2 dan angka 7 dijelaskan bahwa ke Pengadilan mana yang diajukan tergantung dari maksud dilakukan pengangkatan anak. Hakim dapat memeriksa bukti-bukti dan memberikan pertimbangan Hukumnya. Hakim memberikan putusan tambahan mengenai salinan penetapan dapat dikirim kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil. Hakim mengingatkan kepada calon orang tua angkat mengenai akibat Hukumnya, bahwa yang digunakan dari kedua Pengadilan tersebut berbeda. Kalau di Pengadilan Negeri menggunakan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pengadilan Agama Menggunakan Kompilasi Hukum Islam