Tanggung Jawab Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Akibat Hukumnya

Skripsi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH DAN AKIBAT HUKUMNYA”, secara umum bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui pemeriksaan kesesuaian status tanah yang dilakukan oleh PPAT sebagai persiapan pembuatan akta jual beli tanah; 2) untuk mengetahui alasan PPAT wajib meneliti persyaratan jual beli tanah sebelum akta dibuat; dan 3) Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT beserta akibat hukumnya apabila dalam akta jual beli tanah yang dibuat terdapat data yang palsu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang diperlukan yaitu data primer dengan melakukan studi lapangan dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Data yang diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif dari data yang terpisah-pisah namun saling berkaitan erat, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian pertama: Tanah-tanah yang sudah terdaftar jika akan dibuatkan akta jual beli, maka kepada PPAT harus diserahkan asli sertifikat tanah dan yang belum terdaftar menyertakan Letter D yang merupakan salinan dari Letter C. Asli sertifikat tanah dipergunakan untuk pemeriksaan keaslian dan kebenaran data yuridis dan fisik dengan data yang terdapat dalam Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan. Letter D dipergunakan untuk melakukan pengecekan di desa dan Kantor Pertanahan bahwa benar tanahnya belum didaftar, dengan bukti memperoleh SKKT, SKT dan SPKT. Syarat lain guna pemeriksaan asli sertifikat dan tanah yang belum terdaftar berupa KTP dan KK. Kedua: Alasan pengecekan persyaratan karena pendaftaran tanah mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya. Oleh karena itu, proses pendaftaran tanah tidak boleh ada kesalahan, baik persyaratan administrasinya maupun prosedurnya. Penjual harus memenuhi asas “nemo plus yuris”, pembeli memenuhi syarat boleh membeli, sehingga akta jual belinya tidak cacat hukum. Ketiga: PPAT bekerjanya bersifat pasif, sehingga jika terdapat data yang palsu, maka tanggung jawab dan akibat hukum dibebankan kepada penjual, pembeli dan para saksi. Jika perkaranya sampai ke pengadilan, PPAT hanya sebagai saksi. PPAT yang terbukti melakukan pemalsuan data bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi, dan merupakan tanggung jawab pribadi. Akibat hukum berupa sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT dan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Bagi PPAT Sementara sanksi ditambah dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS. Selama tiga tahun terakhir tidak ada PPAT yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan