Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Konstruksi Terhadap Pekerja Dalam Hal Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Kudus

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Konstruksi Terhadap Pekerja Dalam Hal Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Kudus” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab pengusaha jasa konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan kerja dan upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila pengusaha jasa konstruksi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa, tanggung jawab pengusaha jasa konstruksi jika terjadi kecelakaan kerja adalah 2 (dua) perusahaan konstruksi membayar penuh pengobatan pekerja di rumah sakit dengan memakai uang pribadi direkturnya, sedangkan biaya kontrol dibebankan kepada keluarga pekerja, 1 (satu) perusahaan konstruksi membayar 50 % biaya pengobatan pekerja di rumah sakit selama seminggu dengan memakai uang pribadi direkturnya, sisanya ditanggung keluarga pekerja serta 1 (satu) perusahaan konstruksi membayar biaya pengobatan dan kontrol ke dokter secara penuh ditanggung perusahaan melalui PT. Asuransi Umum Sinarmas. Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila pengusaha jasa konstruksi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja adalah melaporkan pengusaha jasa konstruksi kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus bahwa pengusaha jasa konstruksi telah melanggar Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melanggar Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya terakhir dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013