Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama di dalam perspektif hukum nasional, untuk mengetahui pandangan dari masing-masing agama di Indonesia dan akibat hukum terhadap perkawinan beda agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitan dapat ditunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewakili hukum nasional menyikapi perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolerir (dilarang) dan tidak dapat disahkan menurut kaidah hukum agama dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Walaupun dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan secara implisit pelarangan terhadap perkawinan beda agama, tetapi dengan mengembalikan keabsahan perkawinan tersebut kepada masing-masing agama adalah suatu bentuk dari negara memberikan sebuah keberpihakan bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam perspektif hukum nasional, karena seyogyanya masing-masing agama di Indonesia akan lebih condong untuk melarang terjadinya perkawinan beda agama itu sendiri. Pandangan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia dan akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup dominan. Beberapa faktor tersebut ialah terkait ajaran murni dari agama itu sendiri serta dipadukan dengan kuantitas umat agama tertentu yang ada di Indonesia. Pada agama Islam, dalam ajaran murninya dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama namun hal itu ternyata juga dapat dikesampingkan dikarenakan diperbolehkan untuk lelaki muslim menikah dengan wanita non-muslim. Pada agama katolik, diperkenankan untuk menikah beda agama dengan persyaratan adanya dispensasi oleh uskup setempat, begitu juga dengan protestan. Pada agama Hindhu bahkan dilarang sama sekali untuk terjadi perkawinan beda agama. Berbeda dengan agama Budha dan Khonghucu yang sedikit melonggarkan ketentuan internalnya bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan. Menyikapi hal yang demikian, secara umum setiap agama di Indonesia tidak berkenan untuk merelakan umatnya bersatu dengan umat agama lainny