Kebijakan Formulatif Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulatif dalam rangka pengembalian kerugian Negara, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya kerugian Negara dan untuk mengetahui pengembalian kerugian Negara dalam kasus No. No.2023 K/Pid.Sus/2013. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan formulasi dalam rangka pengembalian kerugian negara merupakan bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai pidana tambahan, maka sanksi ini tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok. Besarnya uang pengganti kerugian negara sebanyak-banyaknya sama dengan hasil tindak pidana yang dikorupsikan. Pembayaran uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap). Apabila tidak dibayar dalam tempo 1 bulan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan lamanya pidana tersebut harus ditentukan dalam putusan pengadilan. Penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN / BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara adalah menjadi wewenang BPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 10ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK memperoleh kewenangan sebagai lembaga pemeriksaan keuangan berdasarkan Pasal 23 E UUD 1945. Pengembalian kerugian Negara dalam putusan perkara No.2023 K/Pid.Sus/2013 oleh terpidana Akhmad Sanjali selaku direktur CV. Wira Usaha Mandiri sesuai putusan pengadilan yang telah inkracht didasarkan pada temuan BPKP sebesar Rp.19.572.960,-dan telah dibayarkan secara tunai sebelum batas waktu berakhir ( 1 bulan )