Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 7a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang waktu terjadinya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang melibatkan beberapa lembaga Negara. Guna mencapai tujuan tersebut diatas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka penulis menyusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terjadinya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelaggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia melibatkan beberapa lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengusul, Mahkamah Konstitusi sebagai lembagai pemeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana usulan pemakzulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus memenuhi syarat berupa dukungan 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dan minimal di hadiri 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia harus di hadiri oleh sekurang-kurangya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir