Penentuan Imbalan Lain Bagi Kurator Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Semarang

Skripsi Dengan Judul “PENENTUAN IMBALAN LAIN BAGI KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG”. Secara Umum Bertujuan Untuk Mengetahui Penentuan Imbalan Lain Dan Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Menentukan Imbalan Lain Bagi Kurator Sebagaimana Diatur Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2013. Prosedur Pengadilan Tentang Permohonan Pailit, Yaitu Permohonan Pernyataan Pailit, Pengajuan, Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi, Pengajuan PK Dan Pendaftarannya Beserta Bukti Pendukung Ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, Artinya Penelitian Terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis) Data Penelitian Terhadap Efektifitas Hukum, Berlakunya Hukum Dan Dampak Hukum. Data Yang Digunakan Yaitu Data Primer Dan Sekunder. Data Primer Sebagai Data Utama Diperoleh Dengan Wawancaraca Dan Data Sekunder Sebagai Data Pendukung. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Banyaknya Imbalan Kurator Ditetapkan Dalam Rapat Kreditor Yang Pertama Kali Atau Oleh Hakim Wajib Mempertimbangkan Pekerjaan Yang Telah Dilakukan. Imbalan Lain Bagi Kurator 2½ %, Tidak Menutup Kemungkinan Ditentukan Dengan Jumlah Angka Rupiah Yang Jumlahnya Kemungkinan Bisa Melebihi 2½ %. Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Menentukan Imbalan Lain Bagi Kurator Yaitu Adanya Keberatan Terhadap Tindakan Kurator Yang Diajukan Oleh Kreditor, Panitia Kreditor, Dan Debitor Pailit. Selain Imbalan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Dan Pasal 4, PERMENKUMHAM Nomor 1 Tahun 2013, Kurator Dapat Melakukan Rapat Dengan Kreditor Mengenai Imbalan Tambahan Yang Diperhitungkan Dari Harta Debitor Pailit