Penggunaan Akta Jual Beli Di Bawah Tangan Atas Tanah Yasan Untuk Keperluan Pendaftaran Tanah Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati)

Penelitian Dalam Skripsi Ini Berjudul “PENGGUNAAN AKTA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN ATAS TANAH YASAN UNTUK KEPERLUAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”. Menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Bahwa “Setiap Perbuatan Hukum Dengan Maksud Mengalihkan Hak Atas Tanah, Kecuali Melalui Lelang, Harus Dibuktikan Dengan Akta PPAT Untuk Keperluan Pendaftaran Tanah”. Di Desa Sidoharjo Masih Terdapat Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan Yang Dibuat Kepala Desa. Permasalahan Yang Diteliti Adalah: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yasan Berdasarkan Akta Jual Beli Di Bawah Tangan, Dan Cara Mengatasi Masalah Yang Timbul Dalam Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sebagai Pemberian Perlindungan Bagi Pembeli. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, Sehingga Data Yang Diperlukan Adalah Data Primer Dan Sekunder. Sampel Dengan Menggunakan Teknik Non Random Sampling, Terdiri Dari Kepala Desa Sidoharjo, Seorang Pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Dan Pihak Penjual Dan Pembeli. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jual Beli Dengan Akta Di Bawah Tangan Tanah Yasan Sah Jika Dilakukan Sebelum Tanggal 8 Oktober 1997), Dan Dilaksanakan Di Hadapan Kepala Desa. Akta Tersebut Dapat Dipergunakan Sebagai Persyaratan Pendaftaran Tanah Bagi Pembeli/Pemilik. Pelaksanaan Pendataran Tanah Dengan Menggunakan Akta Jual Beli Di Bawah Tangan Tersebut Sudah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dan Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku Di Kantor Pertanahan. Guna Perlindungan Bagi Pembeli, Maka Letter C Desa Atas Nama Penjual Harus Ditemukan Agar Legalitas Jual Beli Terpenuhi, Yaitu Ada Pihak Penjual Adalah Pemilik, Objek Jual Beli (Tanah) Dan Kepemilikan Yang Halal/Sah. Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Juga Dengan Diterbitkannya Yurisprudensi-Yurisprudensi Oleh Mahkamah Agung. Saran Yang Diberikan, Kepada Kepala Desa Agar Segera Mengklarifikasi Dan Memverifikasi Letter C Desa Jika Hilang, Agar Segera Diketemukan. Kepada Kantor Pertanahan, Agar Dilakukan Sosialisasi Dan Penerbitan Buku Panduan Pendaftaran Tanah, Kepada BPN, Agar Ditinjau Kembali Mengenai Prosedur Pendaftaran Tanah