Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Batuan Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Pati

Skripsi Yang Berjudul“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI” Inisecaraumumbertujuanuntukmengetahuibagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Pati Dan Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Pati Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam Hal Teknik Pengumpulan Data, Penulis Menggunakan Data Primer Dan Data Sekunder.. Setelah Data Diperoleh, Makadisusunsecarasistematisdanselanjutnyadianalisissecarakualitatif, Sehinggadiperolehkejelasanmengenaipermasalahan Yang Dibahasdanselanjutnyadisusunsebagaiskripsi Yang Bersifatilmiah. Hasil Penelitian Dapat Ditunjukan Bahwa Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Pati, Para Aparat Penegak Hukum Seperti Polisi, Jaksa Dan Hakim Sudah Saling Bersinergi. Dalam Melaksanakan Tugasnya Para Aparat Penegak Hukum Sudah Sesuai Dengan KUHAP Yang Berlaku Dari Penyelidikan (Untuk Menemukan Alat Bukti), Penyidikan, Penetapan Tersangka, Dan Membuat Berkas Perkara Oleh Kepolisian, Kemudian Dilimpahkan Ke Kejaksaan Untuk Proses Penuntutan Dan Membuat Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum, Kemudian Dilimpahkan Ke Pengadilan Untuk Disidangkan Dan Diputus Pidananya. Dalam Melaksanakan Penegakan Terhadap Kasus Tersebut, Para Aparat Penegak Hukum Menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 158 Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sepuluh Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp 10.000.000.000 Milyar (Sepuluh Milyar Rupiah). Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Berhasil Tidaknya Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman Dipengaruhi Oleh Tiga Sistem Hukum Yaitu Struktur Hukum, Subtansi Hukum Dan Budaya Hukum. Kendala Pada Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum) Yaitu Untuk Kepolisian Adalah Belum Adanya Alat Transportasi Yang Digunakan Untuk Mengangkut Alat Bukti Seperti Eksavator, Untuk Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Tuntutan Belum Bisa Memberikan Tuntutan Yang Berat Karena Melihat Hasil Tambang Yang Dihasilkan Berupa Batu Dan Itu Nilai Ekonominya Masih Rendah Jika Dibandingkan Dengan Batubara, Emas Dan Lain Sebagainya, Sedangkan Untuk Hakim Dalam Memutus Perkara Tidak Menemukan Kendala. Kendala Pada Subtansi Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) Belum Ditemui Kendala. Kendala Pada Budaya Hukum (Masyarakat) Adalah Masyarakat Masih Enggan Memberi Laporan Kepada Polisi Tentang Adanya Kegiatan Penambangan Di Wilayahnya Dan Juga Kesadaran Masyarakat Untuk Patuh Pada Hukum Masih Rendah