Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus

Penelitian Ini Berjudul Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus. Dalam Penerapan Mediasi Yang Dilakukan Di Pengadilan Agama Kudus Pelaksanaan Mediasi Masih Belum Begitu Optimal, Fakta Belum Optimal Penerapan Mediasi Berdasarkan Sumber Data Yang Diperoleh Dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Melalui Laporan Perkara Pegadilan Agama Tersebut, Diperoleh Data Bahwa Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Masih Sangat Minim Jika Dibandingkan Dengan Jumlah Perkara Yang Masuk. Penelitian Secara Mendalam Dititik Beratkan Pada Konsep Dan Praktik Bagimana Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus, Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Yang Diterapkan Oleh Pengadilan Agama Kudus Dalam Perkara Perceraian Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi Penelitian Dalam Penilitian Ini Adalah Deskriptif Analistis. Jenis Data Atau Sumber Data Dalam Penelitian Ini Dibagi Dalam 2 (Dua) Hal Yaitu Sumber Data Primer Dan Sekunder. Data Primer Dilakukan Dengan Cara Wawancara Dan Observasi. Data Sekunder Terdiri Dari Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder. Metode Analisis Data Dilakukan Melalui Analisis Kualitatif. Dari Hasil Penelitian Diperoleh Kesimpulan Bahwa Prosedur Mediasi Sebagaimana Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Belum Diterapkan Secara Optimal Di Pengadilan Agama Kudus. Namun Pengadilan Agama Kudus Dalam Prosedur Mediasi Telah Sesuai Dengan Konsep Sulh Melalui Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Siqaq (Pertengkaran) Oleh Kedua Belah Pihak. Dalam Proses Perdamaian Di Persidangan, Yang Mana Telah Diamanatkan Dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kelemahan Dalam Mengoptimalkan Mediasi Yang Ada Di Pegadilan Agama Kudus Adalah Kurangnya Sosialisai Dan Komitmen Pengadilan Terhadap Mediasi, Tidak Tersedia Mediator Professional (Bersertifikasi), Sikap Hakim Yang Cenderung Pasif, Ketidak Hadiran Para Pihak, Dan Terbatasnya Sarana Penunjang Proses Mediasi. Oleh Karena Itu Kedepannya Pegadilan Agama Kudus Harus Lebih Memprioritaskan Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Yang Sederhana, Maka Sudah Sepatutnya Perangkat Hukum Dan Budaya Masyarakat Sebagai Bagian Dari Jalannya Sistem Hukum Yang Selama Ini Belum Maksimal Untuk Lebih Dioptimalkan Sebagai Daya Dukungnya, Sehingga Fungsi Pelaksanaan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Lebih Mampu Diperankan