Perlindungan Hukum Terhadap Klien Atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Melakukan Kesalahan

Tugas pokok PPAT membuat akta tanah bagi klien yang telah sepakat membuat perjanjian dan meminta jasa PPAT untuk membuat akta tanah tersebut. Pembuatan akta tanah merupakan salah satu tanggungjawab seorang PPAT yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan Kode Etik Jabatan PPAT untuk dituangkan dalam bentuk akta PPAT, yang otentik guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak klien.Pada kenyataannya di Pati masih terjadi kesalahan dalam pembuatan akta jual beli, sehingga PPAT harus bertanggung jawab kepada klien. Masalah yang diteliti adalah mengapa dapat terjadi kesalahan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bagaimana tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan untuk mengetahui tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan untuk mengetahui tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Teknik penentuan sampel yaitu non random sampling. Hasil penelitian setelah dibahas menujukkan bahwa dalam pembuatan akta jual beli telah tersedia pedoman pembuatan akta tanah dan harus digunakan PPAT. Tetapi masih terjadi kesalahan yaitu PPAT membuat akta jual beli sebelum melakukan pengecekan keaslian sertipikat tanah dan datanya di Kantor Pertanahan. Ternyata ada kesalahan data penjual (harta bersama). Ini merugikan klien (pembeli) karena aktanya cacat hukum. PPAT kemudian bertanggungjawab membuat ulang akta jual belinya dengan menghadirkan klien (penjual suami isteri dan pembeli). PPAT juga mengirim berkas persyaratan pendaftaran tanah lewat 7 hari kerja, sehingga diberikan sanksi tegoran lisan. PPAT melakukan kesalahan yaitu atas permintaan klien menurunkan harga transaksi pada komparisi. Tujuannya agar PPh dan BPHTB rendah. Ini kesalahan berat, kepada PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan PPAT dengan klien dapat dituntut secara perdata dan pidana oleh pihak yang dirugikan yaitu Pemerintah Kabupaten Pati. PPAT juga melakukan kesalahan berat yaitu membuat akta jual beli tanah yang terletak di luar daerah kerjanya dengan cara kerjasama dengan PPAT tertentu. Akta ini disebut akta titipan. Atas kesalahan ini akta dapat dibatalkan, dan PPAT yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Sebagai tanggung jawabnya PPAT harus menyarankan kliennya agar akta jual beli dibuat oleh PPAT lain sesuai dengan daerah kerjanya. Saran kepada PPAT agar menggunakan pedoman pembuatan akta tanah. Kepada IPPAT dan Kantor Pertanahan agar lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan PPAT