Tanggung Jawab Po. Nusantara Kudus Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Atas Barang Kiriman Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data skunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, dan doktrin atau pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Apabila terjadi wanprestasi pada pihak PO. Nusantara Kudus dalam terjadi kehilangan atau kerusakan pada paket atau titipan, maka perusahaan akan memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dari wanprestasi yang telah dilakukan. Bentuk ganti rugi tersebut sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur sebagaimana yang tercantum dalam SE. No. 39/DIROP/0505 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Harga Tanggungan Titipan. Bentuk pertanggungjawaban ini dengan membayar sejumlah uang yakni sebesar 1 (satu) kali dari biaya pengiriman yang hilang saja. Untuk paket atau titipan yang diasuransikan, penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan peraturan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan dan premi asuransi tersebut dibayar oleh pengirim. Bilamana perusahaan bisa membuktikan bahwa wansprestasi baik kehilangan, kerusakan ataupun keterlambatan pengiriman bukan merupakan suatu kelalaian tetapi lebih bersifat kepada Force Majure, maka Perusahaan dapat terlepas dari klaim yang diajukan. Jadi penggantian kerugian sifatnya relativ. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan PO. Nusantara Kudus, maka jalur atau cara yang dilakukan oleh PO. Nusantara Kudus dengan mengutamakan penyelesaian secara damai di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak lain seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maupun PO. Nusantara Kudus dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa jarang pernah sampai ke Pengadilan