PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PATI

ARIF WIDJOJO, NIM. 2010-20-032, Peranan DPRD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan Di Kabupaten Pati, Skripsi, Ilmu Hukum dengan Kekhususan Hukum Tata Negara, Universitas Muria Kudus, 2014, 121 halaman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Oleh karena itu, dibutuhkan peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kependudukan dan 2) optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pati dalam mengakselerasi keaktifan pelayanan publik. Berpijak pada hasil penelitian, implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik dengan : 1) merespon pengaduan masyarakat dengan menyusun program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Daerah”. Upaya ini dilakukan melalui : a) pengorganisasian masyarakat di tingkat komunitas, b) pemberian bantuan teknis kepada penyelenggara pelayanan publik, dan c) pengorganisasian para pelaku untuk advokasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. dan 2) Pengawasan ke SKPD (termasuk unit layanan pembuatan akta kelahiran). Pengawasan ini dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat. Supaya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pembuatan akta kelahiran diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengakselerasi keaktifan pelayanan publik “pembuatan akta kelahiran”dengan menghimpun dukungan informasi seluas-luasnya dari masyarakat, menggunakan tenaga ahli di bidang pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran yang berasal dari luar anggota DPRD. Disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD melalui merespon pengaduan masyarakat dan pengawasan ke SKPD. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dengan menghimpun dukungan informasi dari masyarakat dan menggunakan tenaga ahli sebagai mitra bestari