KEDUDUKAN ANAK DALAM KAWIN KONTRAK SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DI KABUPATEN JEPARA.

Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN ANAK DALAM KAWIN KONTRAK SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DI KABUPATEN JEPARA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan terjadinya perkawinan kontrak, untuk mengetahui yang dikonsepsikan pada perkawinan kontrak dan terobosan hukum dalam masyarakat untuk membedakan kedudukan anak dalam kawin kontrak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, maksudnya yurudis sosiologis adalah penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempoladalam hal teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis penulis, data yang digunakan adalahdata primer dan data skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwapelaksanaan kawin kontrak didaerah Kabupaten Jepara bagi pihak perempuan dengan alasan ekonomi, sedangkan pihak pria dalam hal ini warga negara asing mau menikahi penduduk lokal Jepara dengan alasan bisnis. Dengan alasan yang saling berkaitan tersebut maka terjadilah kawin kontrak, karena kedua belah saling membutuhkan. Status anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak di akui oleh negara, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya dan perlu dibuatkan aturan tersendiri. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak negara mengakui hak-hak anak tersebut, dan pemerintah perlu membuatkan aturan tersendiri mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak