PELAKSANAAN GADAI PERORANGAN DENGAN OBJEK GADAI BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK DI KABUPATEN JEPARA

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN GADAI PERORANGAN DENGAN OBJEK GADAI BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK DI KABUPATEN JEPARA” ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian eksekusi objek gadai berupa kendaraan bermotor jika debitor wanprestasi dalam praktik gadai perorangan di Kabupaten Jepara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui tanggung jawab penerima gadai dalam praktik gadai perorangan terhadap pemberi gadai, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan gadai perorangan dengan objek gadai berupa kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa eksekusi objek gadai yang berupa kendaraan bermotor apabila debitor wanprestasi pada praktik gadai perorangan di Kabupaten Jepara adalah kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekurangsesuaian eksekusi atas benda gadai yang berupa kendaraan bermotor apabila debitor wanprestasi pada praktik gadai perorangan di Kabupaten Jepara tersebut adalah terletak pada dilakukannya eksekusi tanpa sepengetahuan pemilik benda gadai yang berupa kendaraan bermotor atau yang dalam hal ini adalah pemberi gadai. Tanggung jawab penerima gadai terhadap pemberi gadai dalam praktik gadai perorangan yang terjadi di Kabupaten Jepara belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian lain, bahwa dalam pelaksanaan gadai pada praktik gadai perorangan yang terjadi di Kabupaten Jepara, kedudukan para pihak tidak seimbang atau lebih kuat kedudukan penerima gadai, sedangkan di pihak pemberi gadai belum terlindungi hak-haknya, khususnya dengan ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu terjadi karena kelalaiannya. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan gadai perorangan dengan objek gadai berupa kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara antara lain adalah kurang terlindunginya hak-hak pemberi gadai, baik dalam hal tidak dipenuhinya ganti rugi kemerosotan barang gadai, tidak adanya pemberitahuan mengenai penjualan atau pengalihan gadai pada pihak ketiga ataupun dalam hal tidak diberikannya sisa hasil penjualan barang gadai