PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TERHADAP HAK - HAK JANDA AKIBAT CERAI TALAK

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap Hak-Hak janda akibat Crai Talak” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusannya dan langkah-langkah Hukum yang dilakukan terhadap hak-hak janda di Pengadilan Agama Kudus. Perkawinan bukanlah suatu perjanjian biasa atau kontrak perdata, tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Al Qur’an ikatan perkawinan disebut sebagai mitsaqon gholidho (ikatan yang kuat). Meskipun tujuan perkawinan begitu agung dan luhur, namun dalam prakteknya banyak ditemui cobaan yang dapat membuat rumah tangga menjadi goyah dan hati keduanya retak yang banyak diantaranya berakhir dengan perceraian. Undang-undang perkawinan menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun demikian asas ini bukan berarti menutup dan mengunci mati pintu perceraian, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk bercerai. dalam perundang-undangan bahwa perceraian ada 2 (dua) macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap hak-hak janda akibat cerai talak tetap akan dilindungi selama isteri tersebut hadir dalam persidangan baik dengan cara mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) maupun tidak, dengan syarat si isteri tersebut tidak terbukti telah berbuat nusyuz kecuali dalam hal mut’ah. Langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak janda dalam praktek di Pengadilan Agama Kudus adalah dengan cara si suami diharuskan memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak-hak janda sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, apabila suami belum siap dalam memenuhi kewajibannya maka ikrar talak akan ditunda hingga suami siap dengan kewajibannya, dengan syarat tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitng sejak Penetapan Hari Sidang ikrar talak. Seandainya dalam kurun waktu tersebut suami tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka putusan menjadi gugur kekuatan hukumnya (non eksekutable) Dalam teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan data primer, yaitu data yang di peroleh dari penelitian di lapangan yang berupa informasi dari berbagai sumber yang di tempuh dengan wawancara, dan data sekunder yaitu penulis berusaha menggambarkan secara tepat dan detail tentang pelaksanaan putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus