PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA MASA DAMAI

Skripsi yang berjudul, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA MASA DAMAI” secara umum bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptifanalitis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anggota yang indisipliner yaitu seringkali anggota yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga harus diadili secara in absentia. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan desersi pada masa damai juga bertujuan untuk pembelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru tindak pidana Terdakwa serta yang paling utama penerapan sanksi pidana tersebut memiliki tujuan sebagai bentuk pembinaan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Masa Damai Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang muncul dalam proses hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anggota yang indisiplinernya itu sering kali anggota yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga harus diadili secara in absentia, hambatan lain terkait kesulitan dalam menentukan locus dan tempos delicti yang ada kaitannya dengan kompetensi pengadilan