ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

Mediasi merupakan bagian dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tetapi persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh penggugat tetapi tidak dihadiri oleh tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib melalui proses mediasi sehingga seolah-olah hanya formalitas saja. Dari hal tersebut, dikarenakan nilai keadilan dalam mediasi masih dianggap tidak ada eksistensinya. Padahal kalau semua pihak yang terlibat dalam perkara memahami dan menerapkan mediasi dengan maksimal, maka mediasi akan berhasil dan berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun peraturan perundang-undangan tentang mediasi belum dieksistensikan. Oleh karena itu, suatu perkara di Pengadilan mempunyai akibat _okum yang berbeda apabila penyelesaian perkara dengan mediasi dan tanpa melalui mediasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai nilai keadilan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Keadilan terhadap penyelesaian perkara perdata melalui mediasi adalah keadilan akibat Putusan Perdamaian. Keadilan tersebut dirasakan oleh semua pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan Putusan Perdamaian memenuhi syarat formil putusan hasil mediasi dimana bersandarkan pada Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian, Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBg, yaitu: ada persetujuan kedua belah pihak yang memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Didalamnya sama sekali tidak terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). Implementasi mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata tetap mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008, tahapan-tahapan yang dilalui oleh para Hakim mediator di Pengadilan adalah tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, kewenangan mediator, tempat penyelenggaraan mediasi. Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata tersebut tergantung pada kualitas hakim mediator dalam memediasi antar pihak dan juga tergantung pada antar pihaknya sendiri atau Kuasa Hukumnya masing-masing. Tetapi hakim mediator berperan penting dalam mediasi karena hakim mediator dianggap tahu segalanya tentang hukum (yus curia nivit) yang mempunyai kemampuan dalam aspek hukum juga mempunyai kemampuan untuk mendamaikan antar pihak