PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0216/Pdt.G/2009/PA.Pt.)

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Ijin dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0216/Pdt.G/2009/PA.Pt.)” ini secara umum untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa ijin di Pengadilan Agama Pati dalam Putusan Nomor : 0216/Pdt.G/2009/PA.Pt. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap status anak atas pembatalan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut. Berdasarkan Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena tanpa ijin poligami. Apabila dilihat dari kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder maka diperlukan data primer sebagai penunjang. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dari hasil pembuktian dalam persidangan, maka majelis telah memperoleh fakta bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat selaku isteri dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama. Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Akibat hukum terhadap status anak atas pembatalan perkawinan poligami tanpa ijin, adalah: a. Menurut Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974, anak yang lahir dalam perkawinan adalah merupakan anak yang sah. b. Putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang sudah dilahirkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan batal karena dilakukan tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat selaku isteri pertama dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama, serta putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan