Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pedagang Pasar Tradisional Dan Akibat Hukumnya ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi pedagang Pasar Tradisional dan akibat hukumnya

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pedagang Pasar Tradisional Dan Akibat Hukumnya ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi pedagang Pasar Tradisional dan akibat hukumnya Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum perbankan , terutama di dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi pedagang Pasar Tradisional dan akibat hukumnya. Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya perbankan dan nasabah / debitor dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi pedagang Pasar Tradisional dan akibat hukumnya. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang pasar tradisional tidak lepas dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak debitor dengan kreditor. Perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan nasabah (debitor) adalah bentuk kesepakatan. KUR merupakan perjanjian kredit tanpa agunan. Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat( KUR) bagi pedagang Pasar tradisional adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitor dan kreditor. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI cabang PATI adalah pengajuan klaim ke PT .ASKRINDO, PERUM SPU DAN JAMKRINDO sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh pemerintah,perusahaan penjamin,serta BANK pelaksana. Upaya penyelesaian kredit bermasalah tidak dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Mediasi, akan tetapi dilakukan dengan pendekatan , mufakat bersama, hal ini lebih tepat karena adanya rasa malu terhadap masyarakat dan komunitasnya. Kata Kunci :KUR, Perjanjian, Pedagang