STUDI KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi yang berjudul “ STUDI KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana bersyarat dalam undang undang tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan pidana bersyarat pada kasusu kasusu korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pada beberapa kasusnya diterapkan pidana bersyarat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Setelah data diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kwalitatif sehingga pada akhirnya diperoleh kejelasan mengenai permasal;ahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari penelitian diketahui bahwa meskipun telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, namun secara normatif hal ini tidak selaras dengan beberapa ketentuan pemidanaan yang ada dalam pasal pasalnya, karena didalamnya masih dimuat pemidanaan yang cenderung ringan, yakni pemidanaan bersyarat. Ruang tersebut antara lain pemuatan pidana penjara minimal satu tahun yang dimuat dalam beberapa pasalnya, ketentuan Pasal 4 dan penjelasannya, Pasal 12A dan Pasal 13, sehingga pada prinsipnya dengan kondisi tertentu pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada Pasal 2,3 ,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13. Adapun penerapan pidana bersyarat pada kasus tindak pidana korupsi dikarenakan antara lain : nilai kerugian yang dianggap relatif kecil, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, hakim berpendapat pidana sebagai bentuk educasi, kerugian hanya bersifat administrasi dan pelaku tidak sendirian. Meskipun dalam berbagai pertimbangan UU tipikor yang ada selalu menyatakan korupsi sebagai extra ordinary crime, namun pada prakteknya tidak semua korupsi itu bisa disebut sebagai extra ordinary crime dan dapat dijatuhi pdana bersyarat, hal ini dikarenakan kerugian keuangan negara yang kecil. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Pidana bersyarat