TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penelitiandalamskripsiiniberjudul“Tinjauan Yuridis Pengaturan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.Semenjak berlakunya berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota dan kepada Presiden untuk Gubernur. DPRD hanya menerima LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagaii masukan. Permasalahan yang diteliti :1) pengaturan LKPJ Kepala Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) kedudukan LKPJ Kepala Daerah ditinjau dariperspektif penyelenggaraanPemerintahan Daerah; dan 3) implikasi yuridis LKPJ Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian skripsi ini tipologi normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jadi cukup dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengaturan LKPJ Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewajiban yang bersifat mengikat secara yuridis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dilakukan pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan berdasarkan RPJMD serta sesuai dengan RPJPD. Oleh karena itu dalam pengaturan LKPJ berdasarkan UU seharusnya pendapat DPRD dapat merekomendasikan diberhentikan tidak sebatas rekomendasi koreksi; 2) LKPJ secara fungsional merupakan laporan kinerja yang telah dibahas bersama DPRD, karena DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang harus membahas atas LKPJ kepala daerah tersebut dalam tenggang waktu tertentu (selama 30 hari) sehingga dapat menghasilkan pendapat DPRD. Dan dengan LKPJ ini adalah bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyat telah memilih/mengangkat sesuai dengan hakikat prinsip pemerintahan yang demokratis/berkedaulatan rakyat; 3) LKPJ kepala daerah melalui pendapat DPRD sesuai dengan hasil evaluasi dapat berimplikasi dalam bentuk koreksi dan lebih tepat disebut rekomendasi untuk diperbaiki dan memungkinkan diberhentikan melalui prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang diberikan : 1) Kepada Pemerintah (Pusat) : perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap LKPJ Kepala Daerah yang bersifat tegas yang memuat implikasi yuridis tanpa adanya celah hukum yang menimbulkan penafsiran-penafsiran berbeda terhadap sebuah regulasi-regulasi, terutama substansi LKPJ; 2) Kepada Kepala Daerah : terkait dengan LKPJ Kepala daerah baik akhir masa jabatan dan LPKJ akhir tahun anggaran, jika dikaitkan dengan PP No. 3 Tahun 2007 masih ada sisi lemahnya. Maka dengan itu untuk mencapai pemeritahan daerah yang akuntabel diharapakan agar memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan Pasal terkait dengan LKPJ kepala daerah; 3) Kepada DPR : pentingnya kecermatan DPR terhadap Kepala Daerah untuk melakukan penyempurnaan atas pertanggungjawaban tersebut, sebagai bentuk implikasi yuridis terhadap LKPJ Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kata kunci : LKPJ, Kepala Daerah, DPRD