PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI” ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran pengaturan pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi, mngetahui aspek hukum penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui kendala/hambatan dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pemikiran pengaturan pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi adalah dikarenakan sistem pembuktian konvensional (sistem pembuktian negatif) yang dianut oleh KUHAP dianggap kurang efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dikaji dari aspek hukum,penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsiakan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi,tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsiyang telah begitu banyak merugikan bangsa Indonesia. Kendala dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kendala yuridis dan kendala praktis.Kendala yuridis yang muncul dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah tidak dikenalnya asas pembuktian terbalik dalam KUHAP yang digunakan sebagai dasar hukum penanganan tindak pidana korupsi, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dan menyimpangi ketentuan Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.Kendala praktis yang kemungkinan muncul dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah adanya kemungkinan semua PNS akan menjadi tersangka tindak pidana korupsi, semakin banyaknya praktik penyuapan, dan lambatnya proses penanganan perkar