PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KUDUS

Skripsi yang berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten kudus. Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana. apabila dilihat kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten kudus. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten kudus, belum terpenuhi karena masih banyak kendala dalam hal melaporkan mengenai adanya tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Kudus, dilakukan dengan cara melaporkan adanya tindak pidana korupsi, mengawali kasus tindak pidana korupsi hingga selesai dan mengampanyekan gerakan-gerakan anti korupsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam melaporkanya adanya tindak pidana korupsi kendala yang ada pada diri sendiri (kendala internal)yaitu rasa tidak percaya kepada aparat hukum,rasa takut dari diri masyarakat itu sendiri ,rasa tidak percaya diri disini dan yang terakhir adalah kendala yang muncul dari luar (kendala external)yaitu kurangnya data,ancaman dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, lamanya proses penyidikan oleh aparat penegak hukum