TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

ABSTRAK Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI ” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati, untuk mengatahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Jenis penelitian ini mempergunakan sumber data primer sebagai data utamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa penunjukkan langsung/ pengadaan pangsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya. pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. PA/KPA dilarang menggunakan metode penunjukkan langsung/ pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan bermotor di Skretariat DPRD Kabupaten Pati ada kendala Dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan bermotor di Skretariat DPRD Kabupaten Pati ada sedikit kendala. Kendala tersebut hanya bersifat ringan karena kendala yang terjadi pada interen panitia pengadaan barang dan jasa di skretariat DPRD Pati, yaitu dalam kepanitiaan di lingkungan DPRD Pati belum ada SKPD yang mempunyai sertifikat Pejabat Pembuat Komitmen. Akan tetapi dalam pengadaan barang/ jasa di lingkungan DPRD Pati panitia melibatkan SKPD dari Instansi lainnya yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen, dalam Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikas