PENGELOLAAN TANAH ‘BONDO DESA’ OLEH PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

Penelitian dalam skripsi ini berjudul “Pengelolaan Tanah ‘Bondo Desa’ Oleh Pemerintah Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. Salah satu kekayaan desa adalah tanah bondo desa yang berujud sawah. Bondo desa merupakan sumber pendapatan asli desa, yang di Kecamatan Karanganyar, selalu disewakan dengan cara lelang. Permasalah yang diteliti adalah: pengelolaan tanah bondo desa, upaya meningkatkan pewndapatan asli desa, dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Sampel yang diambil adalah Desa Tuwang dan Desa Kedungwaru Lor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah bondo desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dilakukan dengan memasukkan dalam RKPDes, kemudian dalam program pembangunan yang teranggar dalam APBDes. Prosesnya dengan rembug desa (musrenbangdes) menurut tahapannya, dan selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat mulai dari dari persiapan, sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya penggunaannya. Setiap akhir tahun pengelolaan tanah bondo desa selalu diberikan pertanggungjawaban LKPJ oleh kepala desa kepada BPD dan warga masyarakat. Disamping itu juga disampailan LKPJ kepada Bupati melalui Camat. Upaya meningkatkan pendapatan asli desa dari sumber bondo desa selalu dilakukan dengan cara lelang. Alasannya dalam lelang berlaku asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Disamping itu lelang mempunyai ciri kompetitif, hal ini menumbuhkan persaingan ketat dalam memberikan harga penawaran oleh para peserta lelang. Data menunjukkan pada tiga tahun terakhir yaitu 2009, 2010, dan 2011, menunjukkan perolehan harga persewaan tanah bondo desa yang selalu meningkat. Rata-rata per tahun meningkat 45% untuk Desa Tuwang dan 29,3% untuk Desa Kedungwaru Lor. Permasalahan yang muncul meliputi : peserta belum lunas, tidak boleh peserta dari luar desa, tidak ada uang jaminan, tidak ada pendaftaran peserta terjadual, tidak adanya kelas sawah, persewaan tidak sesuai dengan durasi tahun anggaran (APBDes), pajak dibebankan kepada APBDes, Pengaruh hama terhadap harga persewaan, dan pengaruh harga beras. Saran diberikan kepada Kepada Kepala Desa meliputi : 1) objek lelang selalu diberikan identitas yang lengkap; 2) ada uang jaminan dan jadual pendaftaran peserta lelang; 3) agar penundaan pelunasan pembayaran harga lelang diikuti dengan jaminan; 4) agar lebih kompetitif diperkenankan peserta lelang dari luar desa; 5) diusahakan agar masa persewaan tanah bondo desa sesuai dengan tahun anggaran; 6) agar hama terus dimonitor dan diberantas; 7) sebaiknya PBB dibebankan kepada pemenang lelang