PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BESI BEKAS DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN KUDUS

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Besi Bekas Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus” ini secara umum bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang apakah pelaksanaan perjanjian jual beli besi bekas di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli besi bekas di Kabupaten Kudus, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam perjanjian jual beli besi bekas di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli besi bekas di kabupaten Kudus terdapat dua bentuk perjanjian jual beli besi bekas, yaitu perjanjian jual beli besi bekas dalam partai kecil dengan penjualan atau pembelian dibawah satu ton yang dilakukan secara lisan atas dasar kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli besi bekas dalam partai besar dengan penjualan atau pembelian diatas satu ton yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai pembeli yang melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya atas pembelian besi bekas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian jual beli besi bekas di Kabupaten Kudus yang terjadi dalam kenyataanya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Pembeli dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli besi bekas di Kabupaten Kudus apabila melakukan tindakan antara lain : terlambat membayar sisa hutang , membayar pelunasan hutang tetapi kurang , dan tidak membayar sisa hutang sama sekali yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi atau pilihan, yaitu dengan memberikan tenggang waktu dalam hal pembayaran, membuat surat penyataan kesanggupan pembayaran, membatalkan perjanjian serta melakukan penarikan barang yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi oleh pembeli pada umumnya adalah dengan melakukan musyawarah dan mediasi antara kedua belah pihak