Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Kudus

Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KUDUS DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS" bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian pengaturan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kudus berdasarkan perda kabupaten kudus nomor 15 tahun 2008, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kudus, serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kudus dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Dengan demikian data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pengaturan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kudus dalam hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 adalah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kudus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, penyusun rancangan perda yang khusus mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, penataan organisasi peningkatan kualitas SDM, melakukan operasi yustisi terhadap pelanggaran perda, melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perda, mengembangkan kapasitas berupa pembentukan Tim Pemberantasan Cukai illegal. Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kudus antara lain adalah batasan pengembangan kapasitas yang kurang jelas, lambannya pembahasan terhadap rancangan perda oleh DPRD Kabupaten Kudus, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, serta kurangnya respon anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kudus terhadap himbauan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi