Pelaksanaan Peran Kejaksaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penodaan Agama yang Dilakukan oleh Aliran Kepercayaan Masyarakat

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya menanggulangi kejahatan dalam hal ini tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh aliran kepercayaan masyarakat dengan menggunakan sarana penal dan non penal ditinjau dari hukum pidana dan cabang hukum lainya, seperti kriminologi, antropologi, dan politik hukum pidana (Penal Policy). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan demikian data yang digunakan adalah data primer (study lapangan) adalah data yang di peroleh langsung dari sumber di lapangan, dengan menggunakan wawancara atau interview dan data sekunder (study kepustakaan) terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan jalan membaca, mempelajari buku, undang-undang, dan peraturan- peraturan lainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa tugas dari kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya melakukan penuntutan (sebagai jaksa penuntut umum) yang bersifat represif tetapi juga mempunyai tugas lainya, termasuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama (sebagai anggota tim PAKEM) yang bersifat preventif. Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 30 mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan. Dan secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama (delik agama) dan ancaman pidananya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama(delik agama). Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terdapat kendala- kendala yang berasal dari luar maupun dari dalam lembaga Kejaksaan sendiri yaitu kendala ekstern dan kendala intern Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama Apabila setelah di lakukan tindakan oleh Menteri Agama, bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden RI menurut ketentuan pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan , mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 maka orang, penganut, anggota dan/atau Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun