Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari tujuan pencapaian demokrasi. Namun dalam pelaksanaan aturan yang ada masih terdapat keganjalan diantaranya terjadi di kabupaten Kudus yaitu belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berangkat dari persoalan tersebut maka diperlukan upaya penelitian secara ilmiah sehingga dapat ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus, Bagaimana pengelolaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Bagaimana penilaian masyarakat terhadap pengelolaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dikarenakan studi keterbukaan informasi publik di samping dipelajari melalui paraturan-peraturan perundangan juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam masyarakat yang berkaitan dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Terdapat kendala dalam mengatur dukungan administrasi dalam pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada masyarakat secara memadai. Di samping terdapatnya permasalahan pokok yaitu belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan langkah diantaranya, Sesegera mungkin dibentuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Kudus sehingga dapat mendukung keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Adanya daya dukung semua pihak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik secara optimal di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Mengintensifkan upaya pemahaman badan publik dalam pelaksanaan UU No 14 tahun 2008