ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ALMAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

ABSTRAK Kepala Negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitive tanpa ikatan. Berhubungan dengan tema pembahasan sekarang ini sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syari’at dan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia : pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untk memangku jabatan itu. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini, Pertama, Bagaimana Proses Pengangkatan Kepala Negara Menuru Imam Al-Mawardi?, Kedua, Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al- Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara?.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh serta memperluas wawasan dalam ilmu kepemimpinan, tentang syarat pengangkatan kepala negara serta proses-proses pengangkatan kepala negara, untuk menganalisis pandangan Fiqih Siyasah dan Imam Al-Mawardi Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitik. Jadi kesimpulannya adalah dari banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan Al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya, ia mengemukakan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari faktafakta sejarah dia memang tidak menemukan satu sistem yang baku mengenai pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah pada masa empat Khulafaur Rasyidin tidak juga di temukan petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara mereka semua mengakhiri tugasnya karena wafat