TELAAH TERHADAP KONSEP SYŪRA MENURUT AL MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP DEMOKRASI MENURUT UUD 1945

ABSTRAK Syūra merupakan sebuah simbol dari prinsip konstitusional yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin umat muslim dan juga Rasul, Nabi Muhammad SAW tetap berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam persoalan mengenai kemasyarakatan. Al-Mawardi merupakan tokoh muslim yang terkenal baik di dunia Islam maupun dunia barat. Konsep syūra kerap dikaitkan dengan demokrasi yang lahir dari budaya barat. Sehingga pada kesempatan ini penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai konsep syūra dalam pandangan Al-Mawardi dan relevansi nya dengan konsep demokrasi menurut UUD 1945. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara? 2) Bagaimana konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara? serta 3) Bagaimana relevansi antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, mengkaji konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, serta mengkaji relevansi antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan sumber data sekunder yakni Kitab Al Ahkam As- Sulthaniyyāh karya Al-Mawardi. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data dengan metode deskriptif analitik dan analisis isi (content analisys). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pandangan Al-Mawardi mengenai konsep syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara bahwa pemimpin dipilih melalui dewan ahl al-hall wa al-aqd yang berasal dari wakil-wakil rakyat yang dipilih dan memenuhi syarat-syarat tertentu, Konsep ini dilakukan pada masa kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah dan menghasilakn kepemimpinan para Khulafaul Rasyidun yang terdiri dari Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. 2) Konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, sejarah demokrasi sebelum amandemen UUD 1945 bahwa kepala negara atau presiden dipilih oleh MPR sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1, pasca amandemen UUD 1945 kepala negara atau presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 3) konsep syūra dan demokrasi sebelum amandemen memiliki relevansi sebab konsep dan pola dalam pemilihan pemimpin atau kepala Negara hampir sama yakni menggunakan dewan perwakilan dalam pemilihannya