ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparatur pemerintah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Hal ini merupakan menifestasi dari aparatur pemerintah selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat yakni masih ada beberapa atau sebagian yang masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dengan tidak meratanya kepemilikan surat izin mendirikan bangunan terhadap masyarakat luas khususnya di Kabupaten Lampung Utara, maka pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dalam Wilayah Kabupaten Lampung utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Berapa besaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara?; 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukan bahwa terjadi kenaikan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, tetapi tidak dengan pendapatan. sebab pendapatan yang diterima sejak diberlakukannya kebijakan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, hal ini dikarnakan bahwa biaya terhadap masyarakat yang mengikuti pemutihan dipangkas hingga 50 % jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya. Faktor pendukung yakni memiliki tenaga manusia yang berpendidikan, struktur organisasi yang baik dan pembagian pekerjaan yang merata serta ditunjang dengan peralatan yang cukup memadai. Sedangkan Faktor yang menghambat adalah minimnya pembiayaan untuk menyelenggarakan sebuah kebijakan, Akses jalan yang jauh dan terdapat kerusakan jalan diberbagai titik dibagian pedalaman Kabupaten Lampung utara serta transportasi umum yang kurang memadai bagi masyrakat juga menjadi salah satu faktor penghambat terealisasi kebijakan dengan baik. Kesimpulan yang didapat bahwa perlu adanya penertiban kembali oleh pemerintah daerah setempat terhadap kepemilikan IMB guna menyamaratakan kepemilikan IMB agar dimiliki oleh semua masyarakat yang memiliki rumah tempat tinggal, dan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari penertiban tersebut