PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengakapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana lembaga yang berhubungan dengan sistem perintahan untuk hal-hal yang mengenai kehormatan dari perwakilan rakyat baik yang ada di DPR RI maupun di DPRD. Perlu kita pahami bahwa keberadaan lembaga Badan Kehormatan untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya Perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung dan Bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung ditinjau dari fiqih siyasah. di tinjau dari Fiqih Siyasah dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Kota Bandar Lampung. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan external. Sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasanyang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRD khususnya Kota Bandar Lampung. Selalu proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas