IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasalyang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. bagaimana Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?, 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data Penelitin ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dan hasil penelitian yag di dapat bahwa: I. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang berlaku, tetapi belum terlaksana secara maksimal disebabkan: a. karena kurangnya fasilitas di bidang sumberdaya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologis, yang mana selama ini masih dibantu oleh psikologis dari Unit Pelaksana Tingkat Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, b. Kurangnya fasilitator sosialisasi tentang kekerasan anak, c. belum tersedianya lembaga bantuan hukum yang melekat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, d. belum tersedianya gedung atau kantor yang menetap untuk menjalankan upaya peran tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat tentang keberadaan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. II. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang tidak bertolak belakang dalam Fiqh Siyasah. Dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan Fiqh Siyasah untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak