PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK ISTRI YANG TERPIDANA

Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan cerai talak yang di ajukan oleh suami dikarenakan sang istri mendapatkan sanksi pidana. Perceraian adalah realitas sosial yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi bersifat negatif karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diharapkan. Di sisi lain bersifat positif karena perceraian sebagai solusi konflik antara suami-istri, bahkan dengan keluarga. Sisi positif atau negatif fakta tersebut juga berdasarkan pada acuan hukum. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelaurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak suami akibat istri dipidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak istri yang terpidana dan untuk mengatahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak. Penelitian ini berjenis lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif analisis, berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (interview) dan dokumentasi. Adapun untuk pengolahan data adalah Induktif yaitu Suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tinjauan hukum islam bahwa perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila sudah mengupayakan cara-cara lain tetapi tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami- istri,maka Allah SWT memberikan sebuah solusi atau jalan keluar darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan- tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan,solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu