TINJAUN HUKUM ISLAM TENTANG GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)

ABSTRAK Islam mengakui kepemilikan termasuk didalamnya hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang disediakannya, dan pemanfaatan hak melalui proses produksi tenaga manusia. Dalam pemanfaatan kepemilikan harta mempunyai hak- hak atas tanah, sehingga orang lain terhalang untuk memasuki kepemilikan yang bukan menjadi hak/kuasanya dan tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakan untuk tujuan apapun kecuali telah memiliki izin. Dan yang si yang mempunyainya menghalanginya. Pasal 19 UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia maka dikeluarkan sertifikat, sertifikat adalah tanda bukti hak (PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 3). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih dan bagaimana tinjauan hukum Islam penanaman tanam tumbuh yang dilakukan warga masyarakat gunung sugih di areal tanah milik pemerintah daerah yang bukan hak dari warga masyarakat lagi. Sedangkan, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.Data primer ini diperoleh dari hasil interview pada para pihak yang terlibat langsung pada pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah, yaitu warga masyarakat desa gunung sugih dalam hal ini perangkat desa maupun masyarakat yang menerima ganti rugi/terlibat langsung pada proses perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih. Analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah suatu pernayataan umum (mengkaji teori atau nash-nash dari ayat Al-Qur’an dan Hadits, serta ijtihad para ulama) pada tataran yang bersifat umum dalam perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah tersebut. Kemudian induktif yaitu dari fakta dilapangan sebagai peristiwa kehidupan yang berkaitan dengan tinjauna hukum Islam terhadap penanaman tanam tumbuh yang bukan menjadi bagian daripada hak warga masyarakat gunung sugih lagi, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus terhadap teori-teori yang berlaku secara umum. Hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih tersebut, seluas 14 Hektar dengan cara pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai walaupun telah disepakati bersama, warga tidak dapat menanami tanam tumbuh kembali di areal pemerintah kabupaten, karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali seperti sebelumnya. Islam melarang pemakaian tanah tanpa izin/haknya dan seseorang itu mengetahui bahwa tanah tersebut bukan haknya. Ditegaskan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dirubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961