ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA VI SE-INDONESIA TENTANG PERMINTAAN DAN/ATAU PEMBERIAN IMBALAN ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

ABSTRAK Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu deal illegal yang belakangan dikenal sebagai mahar politik. Akibat seringnya terjadi transaksi seperti itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia mengeluarkaan Fatwa tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik hukumnya adalah haram. Namun masih saja timbul sebuah pemikiran dan penilaian di tengah masyarakat bahwa kondisi seperti itu adalah suatu hal yang biasa, oleh sebab itu bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukan jabatan publik dan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik menurut keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa VI se-Indonesia dan bagaimana perspektif Maqashid al-Syariah terhadap keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa VI se- Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan bagaimana Maqashid al-Syariah memberikan penjelasan terhadap memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik sehingganya pejabat publik dalam rangka penunaian amanah akan terlaksana dengan baik sesuai tujuan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Adapun cara yang ditempuh dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta menyusun data yang diperoleh sesuai pokok bahasan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistimating. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam Keputusan permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya adalah haram, penerapan Maqashid al-Syar’iah dalam Keputusan fatwa MUI kaitannya dalam permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik sangatlah penting untuk tercapainya sebuah mashlahat yang dimaksud lima unsur tujuan Allah Swt. inginkan pada makhluknya yaitu menjaga agama